Surat Edaran Percepatan Penyaluran Tunjangan Profesi

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, pada 19 September 2016, menerbitkan Surat Edaran Percepatan Penyaluran Tunjangan Profesi (Inpassing) Bagi Guru Madrasah yang Telah Diverifikasi Inspektorat Jenderal. Surat Edaran dengan nomor 6701/SJ/DJ.I/KP.07.6/09/2016 ini ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; Kepala MI Negeri, Kepala MTs Negeri, dan Kepala MA Negeri se-Indonesia.

Salah satu isi Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa pembayaran tunjangan profesi guru Inpassing (tunggakan Januari - Desember Tahun Anggaran 2015) dan Tahun Anggaran 2016 (on going), sesuai data hasil verifikasi Irjen, agar segera dilakukan realisasi pembayaran paling lambat bulan Oktober 2016.

Bunyi Surat Edaran Sekjen Kemenag yang berisikan tujuh poin tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

SURAT EDARAN

Nomor : 6701/SJ/DJ.I/KP.07.6/09/2016

TENTANG

PERCEPATAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU (INPASSING)

BAGI GURU MADRASAH YANG TELAH DIVERIFIKASI INSPEKTORAT JENDERAL

Sehubungan dengan masih rendahnya capaian realisasi anggaran atas pembayaran tunjangan profesi guru (Inpassing) bagi guru madrasah yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada bulan Januari - Maret Tahun 2016, bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Dirjen Pendidikan Islam telah menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal Nomor: IJ/Set.IJ/3/PS.01.4/0164/2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Laporan Hasil Verifikasi Tunggakan Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS kepada seluruh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi melalui Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 1624/Dj.I/KP.07.6/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 perihal Penyampaian Data Tunggakan Tunjangan Profesi GBPNS Hasil Verifikasi Inspektorat Jenderal. Adapun data sebagaimana dimaksud telah disampaikan oleh Direktur Pendidikan Madrasah kepada Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam secara lengkap by name by address melalui Berita Acara yang telah ditandatangani;
2. Bahwa berdasarkan data hasil verifikasi Inspektorat Jenderal terdapat 82.090 guru yang berhak dibayarkan tunjangan profesi guru (Inpassing) untuk bulan Januari - Desember 2015. Adapun total anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian tunggakan atas tunjangan profesi (Inpassing) dimaksud sebesar Rp. 1.227.304.402.895,-. Total anggaran ini telah teralokasi melalui APBN dan APBNP Tahun Anggaran 2016 pada DIPA masing-masing satuan kerja terkait;
3. Pencairan tunjangan profesi guru (Inpassing) sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 di atas dilakukan berdasarkan dokumen kelengkapan beban kerja guru tahun 2015. Oleh karena itu, pelaksanaan pembayaran tunjangan profesinya di tahun 2016 tetap menggunakan basis Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) secara manual, sebagaimana dokumen yang telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal pada awal tahun 2016;
4. Adapun pencairan tunjangan profesi guru (Inpassing) periode Januari - Desember 2016 untuk kriteria guru yang telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal, dilakukan berdasarkan dokumen kelengkapan beban kerja guru tahun 2016. Oleh karena itu, pelaksanaan pembayaran tunjangan profesinya di tahun 2016 menggunakan basis SKBK dan SKMT secara digital melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA);
5. Pencetakan SKBK dan SKMT secara digital melalui SIMPATIKA disesuaikan dengan melakukan otomasi terhadap beban kerja guru sebagaimana diatur di dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1952 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi Guru Madrasah Tahun 2016.
6. Proses verifikasi dan validasi (verval) SK Inpassing melalui SIMPATIKA yang telah dimulai sejak bulan Januari 2016 bertujuan untuk mendokumentasikan arsip SK Inpassing secara digital dengan memperhatikan status keaslian dan keabsahannya melalui persetujuan admin data pada masing - masing satuan kerja. Proses verval SK Inpassing tidak berkaitan dan tidak berpengaruh dengan pembayaran tunjangan profesi guru (Inpassing) Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Ketentuan yang mengatur tentang otomasi antara hasil verval SK Inpassing dan beban kerja guru dalam hal pembayaran tunjangan profesinya akan diatur kemudian.
7. Bahwa berdasarkan penjelasan poin 1 - 6 sebagaimana tersebut di atas, Saudara diminta segera melakukan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru Inpassing (tunggakan Januari - Desember Tahun Anggaran 2015) dan Tahun Anggaran 2016 (on going) sesuai dengan data yang telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal paling lambat bulan Oktober Tahun 2016.

Download Surat Edaran Sekjen Kemenag

Untuk mengunduh Surat Edaran Sekjen Kemenag : 6701/SJ/DJ.I/KP.07.6/09/2016 tentang Percepatan Penyaluran Tunjangan Profesi (Inpassing) Bagi Guru Madrasah yang Telah Diverifikasi Inspektorat Jenderal, silakan klik tautan berikut ini.

DOWNLOAD

Demikianlah Surat Edaran Sekjen tentang Percepatan Penyaluran Tunjangan Profesi (Inpassing) Bagi Guru Madrasah.

Daftar Madrasah Pelaksana K13 2016/2017 (SK Dirjen No 3932 Tahun 2016)

Daftar madrasah pelaksana Kurikulum 2013 (K13) Tahun Pelajaran 2016/2017 telah ditetapkan berdasarkan SK Dirjen Pendis Nomor 3932 Tahun 2016. SK Dirjen ini menambah panjang daftar madrasah penyelenggara Kurikulum 2013 (kurtilas). Sebagaimana diketahui, sebelumnya Dirjen Pendis juga sudah menetapkan daftar madrasah pelaksana Kurikulum 2013 melalui SK Dirjen Nomor 481 Tahun 2015 Tentang Madrasah Pendamping Implementasi K-13 dan SK Dirjen Nomor 5114 Tahun 2015 tentang Penetapan Madrasah pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2015/2016.

Dalam SK Dirjen Nomor 3932 Tahun 2016 yang diteken pada 18 Juni 2016 ini ditetapkan sebanyak 13.616 madrasah pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016/2016. Madrasah tersebut meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) di seluruh Indonesia.

1. Download SK Dirjen Nomor 3932 Tahun 2016

Untuk mengunduh SK Dirjen Nomor 3932 Tahun 2016 yang mendasari suatu madrasah berhak menyelenggarakan Kurikulum 2013 pada Tahun Pelajaran 2016/2017 silakan klik tautan di bawah ini.

SK Dirjen Pendis No. 3932/2016 > Download.

2. Lampiran Daftar Pelaksana Kurikulum 2013

SK Dirjen tersebut dilengkapi dengan lampiran setebal 221 halaman yang memuat daftar 13.616 madrasah pelaksana Kurikulum 2013 pada Tahun Pelajaran 2016/2017.

Untuk memudahkan pengunduhan, Admin Ayo Madrasah membagi file lampiran tersebut dalam beberapa bagian yang pertama adalah daftar lengkap seluruh madrasah pelaksana K13 Tahun Pelajaran 2016/2017 di seluruh Indonesia dan yang kedua daftar madrasah pelaksana K13 per propinsi di Indonesia.

Klik tautan yang tersedia untuk mulai mengunduh.

1. Daftar Lengkap Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013 Semua Provinsi > Download

Daftar Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013 Per-Provinsi

1. Provinsi ACEH (terdiri atas 446 Madrasah) > Download
2. Provinsi SUMATERA UTARA (terdiri atas 1381 Madrasah) > Download
3. Provinsi SUMATERA BARAT (terdiri atas 427 Madrasah) > Download
4. Provinsi LAMPUNG (terdiri atas 142 Madrasah) > Download
5. Provinsi BENGKULU (terdiri atas 125 Madrasah) > Download
6. Provinsi JAMBI (terdiri atas 419 Madrasah) > Download
7. Provinsi KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (terdiri atas 33 Madrasah) > Download
8. Provinsi RIAU (terdiri atas 241 Madrasah) > Download
9. Provinsi KEPULAUAN RIAU (terdiri atas 54 Madrasah) > Download
10. Provinsi JAWA BARAT (terdiri atas 31 Madrasah) > Download
11. Provinsi JAKARTA (terdiri atas 460 Madrasah) > Download
12. Provinsi BANTEN (terdiri atas 133 Madrasah) > Download
13. Provinsi YOGYAKARTA (terdiri atas 229 Madrasah) > Download
14. Provinsi JAWA TENGAH (terdiri atas 808 Madrasah) > Download
15. Provinsi JAWA TIMUR (terdiri atas 4.080 Madrasah) > Download
16. Provinsi BALI (terdiri atas 40 Madrasah) > Download
17. Provinsi NUSA TENGGARA BARAT (terdiri atas 212 Madrasah) > Download
18. Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR (terdiri atas 51 Madrasah) > Download
19. Provinsi KALIMANTAN BARAT (terdiri atas 472 Madrasah) > Download
20. Provinsi KALIMANTAN TENGAH (terdiri atas 84 Madrasah) > Download
21. Provinsi KALIMANTAN TIMUR (terdiri atas 65 Madrasah) > Download
22. Provinsi KALIMANTAN SELATAN (terdiri atas 347 Madrasah) > Download
23. Provinsi SULAWESI TENGAH (terdiri atas 441 Madrasah) > Download
24. Provinsi SULAWESI BARAT (terdiri atas 398 Madrasah) > Download
25. Provinsi SULAWESI SELATAN (terdiri atas 1566 Madrasah) > Download
26. Provinsi GORONTALO (terdiri atas 460 Madrasah) > Download
27. Provinsi SULAWESI TENGGARA (terdiri atas 158 Madrasah) > Download
28. Provinsi MALUKU (terdiri atas 282 Madrasah) > Download
29. Provinsi MALUKU UTARA (terdiri atas 145 Madrasah) > Download
30. Provinsi PAPUA BARAT (terdiri atas 88 Madrasah) > Download
31. Provinsi PAPUA (terdiri atas 92 Madrasah) > Download

Sedangkan untuk daftar madrasah pelaksana Kurikulum 2013 sebelumnya, dapat dilihat pada lampiran SK Dirjen Nomor 481 Tahun 2015 Tentang Madrasah Pendamping Implementasi K-13 dan SK Dirjen Nomor 5114 Tahun 2015 tentang Penetapan Madrasah pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2015/2016.

• SK Dirjen Nomor 481 Tahun 2015 dan Lampiran
• SK Dirjen Nomor 5114 Tahun 2015 dan Lampiran

Perubahan SK Dirjen NRG 2015 (No. 3653 Tahun 2016) Atas SK Dirjen 2406 dan 1715

Kepastian akan pencabutan atas SK Dirjen tentang Perubahan Penetapan NRG lulusan sertifikasi tahun 2015 akhirnya terjawab. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Ri akhirnya merilis SK Dirjen Nomor 3653 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2406 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1715 Tahun 2016 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Guru Bagi Lulusan Sertifikasi Guru Tahun 2015 Dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah.

SK Dirjen Nomor 3653 Tahun 2016 yang diteken pada 27 Juni 2016 ini menjawab kekhawatiran para guru pemilik NRG lulusan sergur tahun 2015 yang sempat mengalami ketidakjelasan waktu mulai pembayaran tunjangan profesi bagi mereka.

1. SK Dirjen Pendis Nomor 1715 Tahun 2016

Pada tanggal 28 Maret 2016 terbit SK Dirjen Pendis Nomor 1715 Tahun 2016 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Guru Bagi Lulusan Sertifikasi Guru Tahun 2015 Dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah. Pada poin keempat Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa tunjangan profesi bagi pemilik NRG lulusan Sertifikasi Guru tahun 2015 akan dibayarkan mulai tanggal 2 Januari 2016.

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMOR REGISTRASI GURU BAGI LULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2015 DALAM BINAAN DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH.
KESATU:
Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I - XXXIII Keputusan ini sebagai guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan Nomor Registrasi Guru serta dinyatakan sebagai guru profesional dalam binaan Direktorat Pendidikan Madrasah.
KEDUA:
Nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I- XXXIII Keputusan ini berhak menerima tunjangan profesi guru dari Kementerian Agama.
KETIGA:
Nomor Registrasi Guru dinyatakan berlaku sejak sertifikat pendidik guru yang bersangkutan diterbitkan, apabila dikemudian hari terdapat pembatalan kelulusan dari LPTK penyelenggara sertfikasi guru, maka Nomor Registrasi Guru bagi guru yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEEMPAT:
Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibayarkan mulai tanggal 2 Januari 2016.
KELIMA:
Pelaksanaan Pembayaran tunjangan profesi guru berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
KEENAM:
Anggaran Tunjangan Profesi guru dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tencantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Madrasah Negeri, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota atau satuan kerja lainnya yang relevan.
KETUJUH:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Download SK Dirjen Pendis Nomor 1715 Tahun 2016 (SK dan Lampiran lengkap per provinsi)

2. SK Dirjen Pendis Nomor 2406 Tahun 2016

Di bulan April 2016, muncul revisi terhadap SK Dirjen Pendis Nomor 1715 Tahun 2016. Adalah SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2406 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1715 Tahun 2016 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Guru Bagi Lulusan Sertifikasi Guru Tahun 2015 Dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah.

SK Dirjen ini merevisi diktum keempat dari SK Dirjen Pendis Nomor 1715 Tahun 2016 yang semula berbunyi ".... dibayarkan mulai tanggal 2 Januari 2016" menjadi ".... dibayarkan mulai tanggal 2 Januari 2017".

Alias ada pemunduran pembayaran hingga 1 tahun.

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 1715 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN NOMOR REGISTRASI GURU BAGI LULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2015 DALAM BINAAN DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH.
KESATU :
Ketentuan Diktum KEEMPAT dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1715 Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Registrasi Guru Bagi Lulusan Sertifikasi Guru Tahun 2015 Dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah yang berbunyi Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibayarkan mulai tanggal 2 Januari 2016 diubah, sehingga berbunyi menjadi Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibayarkan mulai tanggal 2 Januari 2017.
KEDUA ;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tak urung SK Dirjen ini memunculkan kekecewaan dan protes oleh para guru pemilik NRG lulusan sertifikasi guru tahun 2015.

> Download SK Dirjen Pendis Nomor 1715 Tahun 2016

3. Press Release Dirjen Pendis

23 Juni 2016, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama mengeluarkan 'Press Release' tentang Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2406 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1715 Tahun 2016 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Guru Bagi Lulusan Sertifikasi Guru Tahun 2015 Dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah.

Inti dari 'Press Release' tersebut adalah rencana pencabutan dan revisi diktum kesatu SK Dirjen No. 1715 Tahun 2016. Pembayaran tunjangan profesi yang sedianya mulai dibayarkan mulai 2 Januari 2017 (sebagaimana isi SK Dirjen No. 1715/2016) akan direncakan akan dikembalikan seperti semula, dibayarkan mulai 2 Januari 2016 (sebagaimana isi SK Dirjen No. 1715/2016)

Bahwa Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2406 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1715 Tahun 2016 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Guru Bagi Lulusan Sertifikasi Guru Tahun 2015 Dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah akan DICABUT dan SEGERA DIREVISI Diktum Kesatu dengan merujuk kembali kepada Diktum Keempat sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1715 Tahun 2016;

Meskipun belume memiliki kekuatan hukum, 'Press Release' tersebut cukup memberikan harapan bagi guru pemilik NRG lulusan sertifikasi guru tahun 2015.

> Download Press Release Dirjen Pendis

4. SK Dirjen Nomor 3653 Tahun 2016

Pada tanggal 27 Juni 2016, ditetapkan SK Direktur Jenderal Nomor 3653 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2406 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1715 Tahun 2016 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Guru Bagi Lulusan Sertifikasi Guru Tahun 2015 Dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah.

SK Dirjen ini menetapkan mencabut SK Dirjen No. 2406 Tahun 2016 dan mengembalikan pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru sebagaimana tersebut dalam SK Dirjen No. 1715 Tahun 2015.

Tunjangan profesi guru bagi guru pemilik NRG lulusan sertifikasi guru tahun 2015 dibayarkan mulai 2 Januari 2016.

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 2406 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 1715 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN NOMOR REGISTRASI GURU BAGI LULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2015 DALAM BINAAN DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH.
KESATU :
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2406 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1715 Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Registrasi Guru Bagi Lulusan Sertifikasi Guru Tahun 2015 Dalam Binaan Direktorat Pendidikan
Madrasah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEDUA :
Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru merujuk kembali kepada ketentuan Diktum Keempat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1715 Tahun 2016  tentang Penetapan Nomor Registrasi Guru Bagi Lulusan Sertifikasi Guru Tahun 2015 Dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah.
KETIGA :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Terbitnya SK ini menjadi kepastian hukum atas waktu mulai dibayarkannya tunjangan profesi guru untuk pemilik NRG lulusan sertifikasi guru tahun 2015.

> Download SK Dirjen Nomor 3653 Tahun 2016

Setelah terbitnya SK Dirjen Nomor 3653 Tahun 2016 ini semoga saja tidak akan disusul lagi dengan SK Dirjen perubahan maupun pencabutan kembali.

Daftar Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (PMA 33/2016)

Daftar gelar akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan. Dalam artikel ini ditampilkan daftar gelar akademik terbaru berdasarkan lampiran keputusan tersebut.

PMA yang ditetapkan pada 9 Agustus 2016 ini sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya yakni PMA No. 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama dan KMA No. 186 Tahun 2014 tentang Penetapan Gelar Akademik Program Pascasarjana Strata Dua Ilmu Komunikasi Hindu dan Ilmu Hukum pada Perguruan Tinggi Agma Hindu.

1. Gelar Akademik Strata Satu (S1) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Berikut ini daftar Gelar Akademik Strata Satu (S1) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016.

No	Program Studi	Gelar S1
		Sebutan Lengkap	Sing.
1	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	Sarjana Agama	S.Ag.
2	Ilmu Hadis	Sarjana Agama	S.Ag.
3	Aqidah dan Filsafat Islam	Sarjana Agama	S.Ag.
4	Ilmu Tasawuf	Sarjana Agama	S.Ag.
5	Studi Agama Agama	Sarjana Agama	S.Ag.
6	Pemikiran Politik Islam	Sarjana Sosial	S.Sos.
7	Tasawuf dan Psikoterapi	Sarjana Agama	S.Ag.
8	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	Sarjana Hukum	S.H
9	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	Sarjana Hukum	S.H
10	Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah)	Sarjana Hukum	S.H
11	Perbandingan Mazhab	Sarjana Hukum Islam	S.H
12	Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)	Sarjana Hukum	S.H
13	Ilmu Falak	Sarjana Hukum Islam	S.H
14	Sejarah Peradaban Islam	Sarjana Humaniora	S.Hum.
15	Bahasa dan Sastra Arab	Sarjana Humaniora	S.Hum.
16	Tarjamah	Sarjana Humaniora	S.Hum.
17	Manajemen Dakwah	Sarjana Sosial	S.Sos.
18	Pengembangan Masyarakat Islam	Sarjana Sosial	S.Sos.
19	Bimbingan Penyuluhan Islam	Sarjana Sosial	S.Sos.
20	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Sarjana Sosial	S.Sos.
21	Jumalistik Islam	Sarjana Sosial	S.Sos.
22	Sosiologi Agama	Sarjana Sosial	S.Sos.
23	Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
24	Pendidikan Bahasa Arab	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
25	Manajemen Pendidikan Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
26	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
27	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
28	Bimbingan dan Konseling Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
29	Tadris Bahasa Indonesia	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
30	Tadris Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
31	Tadris IPA	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
32	Tadris IPS	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
33	Tadris Matematika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
34	Tadris Biologi	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
35	Tadris Fisika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
36	Tadris Kimia	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
37	Ekonomi Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.
38	Perbankan Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.
39	Asuransi Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.
40	Akuntansi Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.
41	Akuntansi Lembaga Keuangan Syari'ah	Sarjana Terapan Akuntansi	S.Tr. Akun.
42	Manajemen Bisnis Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.
43	Manajemen Keuangan Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.
44	Manajemen Keuangan Mikro Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.
45	Manajemen Haji dan Umrah	Sarjana Ekonomi	S.E.
46	Manajemen Zakat dan Wakaf	Sarjana Ekonomi	S.E.
47	Pariwisata Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.
48	Psikologi Islam	Sarjana Psikologi	S.Psi.
49	Studi Islam Interdisipliner	Sarjana Agama	S.Ag.
50	Ma'had 'Aly	Sarjana Agama	S.Ag.
51	Ilmu Seni dan Arsitektur Islam	Sarjana Humaniora	S.Hum.
52	Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam	Sarjana Ilmu Perpustakaan	S.IP.

2. Gelar Akademik Strata Dua (S2) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Berikut ini daftar Gelar Akademik Strata Dua (S2) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016.

No	Program Studi	Gelar S2
		Sebutan Lengkap	Sing.
1	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	Magister Agama	M.Ag.
2	Ilmu Hadis	Magister Agama	M.Ag.
3	Aqidah dan Filsafat Islam	Magister Agama	M.Ag.
4	Ilmu Tasawuf	Magister Agama	M.Ag.
5	Studi Agama Agama	Magister Agama	M.Ag.
6	Pemikiran Politik Islam	Magister Sosial	M.Sos
7	Tasawuf dan Psikoterapi	Magister Agama	M.Ag.
8	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	Magister Hukum	M.H.
9	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	Magister Hukum	M.H.
10	Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah)	Magister Hukum	M.H.
11	Perbandingan Mazhab	Magister Hukum Islam	M.H.
12	Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)	Magister Hukum	M.H.
13	Ilmu Falak	Magister Hukum Islam	M.H.
14	Sejarah Peradaban Islam	Magister Humaniora	M.Hum.
15	Bahasa dan Sastra Arab	Magister Humaniora	M.Hum.
16	Tarjamah	Magister Humaniora	M.Hum.
17	Antropologi Agama	Magister Humaniora	M.Hum.
18	Manajemen Dakwah	Magister Sosial	M.Sos.
19	Pengembangan Masyarakat Islam	Magister Sosial	M.Sos.
20	Bimbingan Penyuluhan Islam	Magister Sosial	M.Sos.
21	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Magister Sosial	M.Sos.
22	Jumalistik Islam	Magister Sosial	M.Sos.
23	Sosiologi Agama	Magister Sosial	M.Sos.
24	Pendidikan Agama Islam	Magister Pendidikan	M.Pd.
25	Pendidikan Bahasa Arab	Magister Pendidikan	M.Pd.
26	Manajemen Pendidikan Islam	Magister Pendidikan	M.Pd.
27	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Magister Pendidikan	M.Pd.
28	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Magister Pendidikan	M.Pd.
29	Bimbingan dan Konseling Islam	Magister Pendidikan	M.Pd.
30	Tadris Bahasa Indonesia	Magister Pendidikan	M.Pd.
31	Tadris Bahasa Inggris	Magister Pendidikan	M.Pd.
32	Tadris IPA	Magister Pendidikan	M.Pd.
33	Tadris IPS	Magister Pendidikan	M.Pd.
34	Tadris Matematika	Magister Pendidikan	M.Pd.
35	Tadris Biologi	Magister Pendidikan	M.Pd.
36	Tadris Fisika	Magister Pendidikan	M.Pd.
37	Tadris Kimia	Magister Pendidikan	M.Pd.
38	Ekonomi Syariah	Magister Ekonomi	M.E.
39	Perbankan Syariah	Magister Ekonomi	M.E.
40	Asuransi Syariah	Magister Ekonomi	M.E.
41	Akuntansi Syariah	Magister Ekonomi	M.E.
42	Manajemen Bisnis Syariah	Magister Ekonomi	M.E.
43	Manajemen Keuangan Syariah	Magister Ekonomi	M.E.
44	Manajemen Keuangan Mikro Syariah	Magister Ekonomi	M.E.
45	Manajemen Haji dan Umrah	Magister Ekonomi	M.E.
46	Manajemen Zakat dan Wakaf	Magister Ekonomi	M.E.
47	Pariwisata Syariah	Magister Ekonomi	M.E.
48	Psikologi Islam	Magister Psikologi	M.Psi.
49	Studi Islam Interdisipliner	Magister Agama	M.Ag.
50	Ma'had 'Aly	Magister Agama	M.Ag.
51	Ilmu Syariah	Magister Agama	M.Ag.

Atau lihat gambar tabel berikut (klik untuk memperbesar):

Sedangkan untuk Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan tersebut selengkapnya, dapat didownload di SINI.

Demikianlah daftar Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan terbaru sesuai dengan PMA Nomor 33 Tahun 2016.

Kurikulum RA 2016 (SK Dirjen Pendis No. 3489 Tahun 2016)

Direktur Jenderal Pendidikan Islam akhirnya menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3489 Tahun 2016 tentang Kurikulum Raudhatul Athfal (RA). Keputusan terkait kurikulum RA ini disusun sebagai wujud  penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal agar sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Kurikulum Raudlatul Athfal dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3489 Tahun 2016 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan Raudlatul Athfal.

Raudlatul Athfal atau RA adalah salah satu bentuk dari Pendidikan anak usia dini (PAUD). Dalam penyelenggaraan pendidikannya menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan jamak, dan kecerdasan spritual (Agama).

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3489 Tahun 2016 tentang Kurikulum RA (Raudhatul Athfal) ini, dilengkapi dengan Lampiran Keputusan dan Tabel A (Kompetensi Inti), Tabel B (Kompetensi Inti, Dasar, dan Indikator), Tabel C (Contoh Program Semester), Tabel D (Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan - RPPM), Tabel E (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian - RPPH), Tabel F (Contoh Muatan Pembelajaran RA), Tabel G (Standar Operasional Prosedur), dan Tabel H (Contoh Penilaian).

Bab I Pendahuluan

• Latar Belakang
• Landasan Hukum
• Tujuan Pengembangan KTSP
• Sasaran
• Prinsip-Prinsip Pengembangan KTSP
• Acuan Operasional KTSP

Bab II Struktur Kurikulum dan Muatan Kurikulum

• Struktur Kurikulum 
• Muatan Kurikulum
• Kompetensi Inti
• Kompetensi Dasar
• Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan (STPP)
• Indikator Perkembangan
• Lama Belajar

Bab III Penyusunan Perencanaan Pembelajaran

• Program Semester RA (PROMES)
• Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM)
• Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)
• Standar Operasional Prosedur (SOP)
• Beban Belajar
• Ketuntasan Belajar
• Alokasi Waktu (jumlah jam kegiatan yang dilaksanakan setiap hari dan setiap minggu di RA)
• Pindah Kelompok
• Kalender Akademik

Bab IV Materi Pendidikan Agama di Raudlatul Athfal
Bab V Pengelolaan dan Pengorganisasian Kelas
Bab VI Konsep, Teknik dan Prosedur Penilaian

Download Struktur Kurikulum RA

Kurikulum RA 2016 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3489 Tahun 2016 terdiri atas tiga file yakni : SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3489 Tahun 2016, Lampiran SK (Struktur Kurikulum RA), dan Tabel-tabel Kurikulum RA.

Ketiganya dapat diunduh di bawah ini:

• SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3489 Tahun 2016 tentang Kurikulum RA; DOWNLOAD
• Lampiran SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3489 Tahun 2016 (Kurikulum RA); DOWNLOAD
• Tabel-Tabel Kurikulum RA, DOWNLOAD

Demikian Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3489 Tahun 2016 tentang Kurikulum Raudhatul Athfal (RA).

KMA No. 303 Tahun 2016, Konversi Guru Mata Pelajaran ke Guru Kelas MI

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 303 Tahun 2016 tampaknya menjadi jawaban atas keresahan guru-guru mata pelajaran yang selama ini berada di Madrasah Ibtidaiyah. Mereka ini terjaring sertifikasi guru dan mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru mata pelajaran. Padahal mereka berada di satminkal Madrasah Ibtidaiyah.

Akibatnya...

Pada beberapa periode pencairan tunjangan profesi guru terakhir ini, tunjangan mereka tidak dapat tercairkan.

Hal ini kemudian menimbulkan keresahan di kalangan guru-guru madrasah. Guru MI dengan sertifikat pendidik Bahasa Inggris, Bahasa Daerah, Seni Budaya dan Keterampilan (SBK), Matematika, hingga Ilmu Pengetahuan Alam tidak dapat menikmati tunjangan profesi guru.

Apalagi ketika mereka dihadapkan pada kenyataan tidak tersedianya lagi sertifikasi ulang. Kalau pun (dalam beberapa kasus) dapat mengikuti sertifikasi ulang, toh akhirnya harus tetap terkendala saat melakukan verval NRG.

Lho?

Karena memang Nomor Registrasi Guru (NRG) yang dimiliki tetap mengacu pada sertifikasi yang pertama kali.

Setelah sekian lama terkatung-katung dalam ketidakjelasan, akhirnya keresahan guru Mata pelajaran di satminkal Madrasah Ibtidaiyah terjawab.

Tanggal 22 Juni 2016 silam, Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 303 Tahun 2016 tentang Konversi Guru pada Jenjang Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Keputusan yang ditandatangani langsung oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin ini dalam amar putusannya, berisikan:

Menetapkan :

Keputusan Menteri Agama tentang Konversi Guru Pada jenjang Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah

KESATU:

Menetapkan Konversi Guru pada Jenjang Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dari guru mata pelajaran ke guru kelas.

KEDUA:

Guru pada satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang memiliki sertifikat pendidik sebagai guru mata pelajaran diberikan kewenangan untuk mengajar sebagai guru kelas pada jenjang Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah.

KETIGA:

Guru yang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berhak menerima pembayaran tunjangan profesi pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT:

Pembayaran tunjangan profesi pendidik sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA terhitung mulai tahun anggaran 2015.

KELIMA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Selengkapnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 303 Tahun 2016 tentang Konversi Guru pada Jenjang Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah tersebut dapat dilihat pada screenshoot di bawah ini.

Atau jika ingin mendownload format PDF silakan klik TAUTAN BERIKUT INI.

Dengan ditetapkannya KMA Nomor 303 Tahun 2016 ini semoga dapat mengobati kegalauan dan keresahan para guru Madrasah Ibtidaiyah yang terlanjur memiliki sertifikat pendidik sebagai guru mata pelajaran.

Dan akhirnya, dapat meningkatkan etos kerja dan pengabdiannya dalam membimbing murid-murid di Madrasah Ibtidaiyah. Amin.